Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 28 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 9, No 2: 2021" : 28 Documents clear

ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP JUDEX FACTI YANG SALAH MENERAPAKAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI Sindu Sakti & Edy Herdyanto
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap Judex Facti dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi mengenai tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan nyawa orang lain berdasarkan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 254 KUHAP jo. Pasal 187 ayat (3) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pasal 253 ayat (1) KUHAP menentukan alasan kasasi yang diperbolehkan, sehingga argumentasi Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum.Kata Kunci: Kasasi, Kebakaran, Argumentasi Kasasi ABSTRACTThis study examines the issue of argumentation by Public Prosecutor filed an appeal against the Judex Facti and the consideration of the Supreme Court to grant cassation regarding intentional crimes to cause fires that endanger the lives of others based on Article 253 paragraph (1) and Article 254 KUHAP jo. Article 187 paragraph (3) of the Criminal Code. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code determines the reason for the cassation that is permissible, so that the argument of the Public Prosecutor in submitting a cassation application is based on reason that Judex Facti has been wrong in applying the law.Keywords: Cassation, Fire, Cassation Arguments

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 269/K/PID.SUS.2017 Muhammad Rizdhan Yoka
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas Judex Factie sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi. Metode penelitian ini merupakan penilitian normatif atau doktrinal, dan bersifat perspektif. Pembuktian memegang peran penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena pada saat pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan apakah benar bersalah atau tidak bersalah. Pembuktian ini harus memperhatikan fakta-fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan. Salah satu kasus yang penulis teliti ialah kasus pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN.PAL tanggal 13 Oktober 2016 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Supriady Djafar, yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Komisioner KPU Kota Banggai dengan cara menggelapkan Dana Hibah Daerah bersama dengan Muhammad Saleh Huraera impor dengan cara membuat perjanjian sewa-menyewa mobil yang akan dipakai untuk kegiatan Operasional KPU Kabupaten Banggai yang kemudian uang yang akan digunakan untuk menyewa tersebut dipakai untuk memperkaya diri sendiri atau merugikan keuangan negara. Terhadap kasus Korupsi ini, Hakim Pengadilan Negeri Palu telah salah menafsirkan unsur “mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan menjatuhkan putusan bebas Judex Factie. Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena beranggapan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan putusan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan alasan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2017. Argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas Judex Factie sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Putusan bebas, Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian ABSTRACTThis research aims to determine the suitability of the arguments of the Public Prosecutor to declare the Judex Factie free decision as an error and made the reason for the appeal. This research method is normative or doctrinal research, and is perspective.Proof holds an important role in the examination process at the court because at the time of this verification the fate of the defendant is determined whether he is guilty or innocent. This proof must pay attention to the facts or statements that were indicted against the defendant in court. One of the cases that the author examined was a criminal case in the Decision of the Palu District Court Number 44 / Pid.Sus / 2016 / PN.PAL dated 13 October 2016 concerning Corruption Crime with Defendant Supriady Djafar, which occurred in the Province of Central Sulawesi. The defendant misused his authority as Chairman of the Banggai City KPU Commissioner by way of embezzling Regional Grants along with Muhammad Saleh Huraera imports by making a car rental agreement that will be used for the KPU Regency Operational Operations activities which then the money to be used for rent is used for enrich yourself or harm the country's finances. For this Corruption case, the Palu District Court Judge has misinterpreted the elements "those who do or participate in acts with the aim of benefiting themselves or other people or a corporation, misusing the authority, opportunity or means thereof because of a position or position that can detrimental to the country's finances or the country's economy "and does not consider the evidence presented at the trial and impose a free judgment on Judex Factie.The Public Prosecutor submitted an appeal to the Supreme Court for assuming that the Palu District Court Judge in making the decision was not as it should be. Based on these reasons the Supreme Court issued a decision Number 269 K / Pid.Sus / 2017. The argument of the Public Prosecutor states that the Judex Factie's decision is a mistake and is used as an excuse for the request for cassation in accordance with Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords: Cassation, Free Verdict, Corruption Crime, Proof

ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA KORUPSI BERDASARKAN DISSENTING OPINION TERHADAP KESALAHAN JUDEX FACTIE MEMUTUS BEBAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 841 K / PID.SUS / 2016) Zul Kaffa
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian Hukum ini bertujuan mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara korupsi berdasar Dissening Opinion terhadap kesalahan Judex Factie memutus bebas akibat mengabaikan keterangan ahli. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus. Terkait dengan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Hakim dalam sidang permusyawaratan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara, sedangkan Dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda, wajib dimuat dalam putusan. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun, sedangkan Hakim Anggota I, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H mempunyai pendapat yang berbeda terkait dengan pidana penjara yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa didasarkan pada keterangan ahli yaitu selama satu tahun saja.Kata kunci: Judex Factie, dissenting opinions, kasasi, Korupsi. ABSTRACTThis legal research aims at knowing the Supreme Court's consideration of deciding corruption cases based on Dissening Opinion against Judex Factie's decision to decide free due to ignoring expert information. The research methods used include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches. Related to Article 14 paragraph (2) and (3) Law No. 48 of 2009, the Judge in the deliberation session must submit a written consideration or opinion on the case, whereas in the deliberation session the consensus cannot be reached, the opinions of different judges must be included in the decision. The Panel of Judges of the Supreme Court decided to sentence the defendant to 4 years imprisonment, while the Member Judge I, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H has a different opinion regarding the imprisonment that should have been imposed on the defendant based on expert testimony, which is only for one year.Keywords: Judex Factie, dissenting opinions, Corruption.

KETERBUKTIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER SESUAI DENGAN PASAL 172 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER Wahyu Pratama Febriandini
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui terbuktinya perkara insubordinasi yang dilakukan oleh anggota militer disesuaikan dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme yaitu menarik kesimpulan berdasarkan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016. Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan Pengadilan Militer Pontianak Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016 bahwa keterbuktian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Kata Kunci: Peradilan Militer, Tindak Pidana Insubordinasi, Anggota Militer ABSTRACTThis study aims to find out the evidence in the case of insubordination conducted by members of the military in accordance with Article 172 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. The type of research the author uses in arranging this legal research is normative legal research that is prescriptive and applied. The approach used is a case approach.The legal material analysis technique used by the author is to use legal reasioning with syllogism deduction method that is drawing conclution based on the major premise in the form of legal rules and minor premise in the form of legal fact in the Decision of the Military Court Number 70-K/PM I-05/AD/XI/2016 Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research in the decision of the Pontianak Military Court Number 70-K / PM I-05 / AD / XI / 2016 that the evidence of the insubordination of criminal acts committed by the Defendant is in accordance with Article 172 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts.Keywords: Military Justice, Insubordination, Military Member

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK MENURUT PASAL 253 AYAT (1) HURUF A KUHAP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58 K/PID/2018) Tio Fajar Raharjo
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan Judex Factie melepaskan terdakwa karena terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 58 K/PID/2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan memuat memori fakta baru yang belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya. Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. dan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penuntut umum dengan pertimbangan Judex Factie telah salah tidak menerapkan peraturan hukum semestinya, Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 256 dengan alasan Judex Factie tidak menerapkan peraturan hukum semestinya, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri terhadap perkara tersebut.Kata Kunci: Kasasi; Keterangan Palsu; Akta Otentik. ABSTRACTThe purpose of this study is to examine the possibility that Judex Factie released the defendant because it was proven that he had committed an act, but that the act in question was not a criminal offense. The research method used is normative legal research both perspective and applied. The results of the study show that the grounds for cassation invoked by the prosecutor of a criminal offense require the inclusion of false information in an authentic instrument that is decided by the Supreme Court with the decision number 58 K / PID / 2018, in accordance with the provisions of Article 253 (1) of the letter KUHAP, motivated by the decision. Judex Factie can justify the cassation of the Attorney General. The High Court applied the law wrongly or improperly and kept in memory the memory of new facts that had not been revealed before. So that the reasons for the cassation by the Attorney General comply with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter KUHAP. The defendant was found guilty of committing a criminal offense for presenting false information in an authentic instrument. and the Supreme Court abandoned the criminal offense against the defendant in accordance with Article 193 (1) of the Code of Criminal Procedure. The prosecutor in charge of the review of Judex Factie was wrong not to apply the appropriate legal rules. The Supreme Court implemented Article 256 on the grounds that Judex Factie did not correctly apply the legal rules. The Supreme Court will judge itself.Keyword: Cassation; False Information; Authentic Instrument.

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1295K/PID/2017) Ariesta Rizky Rachmania Haris & Bambang Santoso
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum akibat dari putusan Judex Factie lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan oleh terdakwa Haji Raden Abdul Wahab didasarkan pada judex facti telah salah menerapkan hukum berupa pengabaian fakta dimana Terdakwa menjual tanah dari hasil pembelian modal bersama secara sepihak untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dianggap sebagai tanpa sepengetahuan, persetujuan maupun seijin dari saksi korban Djumarlie. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 412/Pid.B/2017/PN.Jmb dan menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa. Selain itu pertimbangan lain adalah karena semua syarat yang dibutuhkan agar Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi secara procedural terhadap Penuntut Umum telah terpenuhi dan lengkap serta sesuai ketentutan yang berlaku.Kata Kunci: Pertimbangan Mahkamah Agung, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Penggelapan ABSTRACTThis study aims to determine the consideration of the Supreme Court to received cassation from the public prosecutor as a result of the Judex Factie ruling apart from all lawsuits in the embezzlement case. The research method used in this study is prescriptive and technical or applied normative legal research. The research approach uses a case approach. The type of research data is secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection techniques in the form of literature studies and data analysis techniques used are deduction with the syllogism method. It is known that the Supreme Court's consideration of accepting a Public Prosecutor cassation and stated that the Defendant was proven to have legally committed a crime of embezzlement by Defendant Haji Raden Abdul Wahab based on judex facti has applied the law wrongly by ignoring the facts where the Defendant sold the land from the proceeds of the joint capital purchase unilaterally for the interests of Defendant personally considered as without the knowledge, consent or permission of the victim's witness Djumarlie. The Supreme Court Judge granted the appeal of the cassation petition so as to cancel the Jambi District Court Decision Number 412 / Pid.B / 2017 / PN.Jmb and impose criminal sanctions on the Defendant. In addition, another consideration is that all the conditions needed for the Supreme Court to grant procedural cassation to the Public Prosecutor have been fulfilled and are complete and in accordance with applicable regulations.Keywords: Consideration Of The Supreme Court, The Verdict Is Free From All Lawsuits, Embezzlement

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS.ANAK/2015/PN Dps.) Yohana Dwi Wahyu Nugraheni
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. telah memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif bersifat prespektif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case study) dan pendekatan perundang – undangan (statue approach). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan yang dilakukan terhadap Anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, segala hal harus dipertimbangkan dampaknya pada masa depan Anak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN.Dps. telah dilaksanakan, tetapi belum maksimal karna meskipun hak – hak Anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan tetapi hak untuk dirahasiakan identitasnya belum terpenuhi secara maksimal karna dalam putusan masih disertakan nama lengkap Anak. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pemenuhan Hak Anak. ABSTRACTThis articles aims to find out analyzed whether Judge’s Considerations in The decision Number 22 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN. Dps. has fulfilled the principle of the best interest for Children in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The type of research that the author uses in preparing this legal research is the normative legal research that is perspective. The approach used is a case study and statue approach. The types of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting data is literature study. The best interest principle for children is that all actions taken against the child must prioritize the best interests of the child, all things must be considered the impact on the future of the child. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the application of the best interest principle for Children is in decision Number 22 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN. Dps. has been carried out, but it has not been maximized because even though The rights of the child as the perpetrator of the crime have been carried out but the right to keep their identity confidential has not been fulfilled maximally because the decision is still included in the child's full name.Keywords: Judge consideration, The Best Importance of the Child, the Fulfillment of the Rights of the Child

ALASAN KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI ATAS PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 414K/MIL/2017) Varriel Handhita Serevian
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai upaya Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap putusan Judex Facti yang dinilai salah dalam menerapkan hukum dan kurang cermat dalam memperhatikan Pasal yang didakwakan yang sudah sesuai dengan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 414K/MIL/2017), sehingga alasan pengajuan Kasasi sudah sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan untuk mengetahui secara jelas pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang menghasilkan amar putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dipecat dari kedinasan militer sudah memenuhi ketentuan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme yaitu menarik kesimpulan berdasarkan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 414/K/MIL/2017.Kata Kunci: Kasasi, Peradilan Militer, Kesalahan Penerapan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika. ABSTRACTThis study aims to find out about the Cassation efforts proposed by Military Prosecutors against Judex Facti decisions which are considered wrong in applying the law and inaccurate in paying attention to the indicted Article in accordance with Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Study of Court Decisions Agung Number 414K / MIL / 2017), so that the reason for filing a Cassation is in accordance with Article 239 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and to know clearly the consideration of the Supreme Court to grant the Cassation of Military Prosecutors and declare the Defendant guilty of committing criminal acts of narcotics abuse for oneself which results in a sentence in the form of imprisonment for as long as 10 (ten) months and dismissed from military service has fulfilled the provisions of Article 243 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. The type of research that the author uses in compiling legal research is normative legal research that is both perspective and applied. The approach used is the case approach. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The legal material analysis technique used by the author is to use legal reasoning with syllogism deduction method that is drawing conclusions based on the major premise in the form of legal rules and minor premises in the form of legal facts in the Decision of the Supreme Court Number 414 / K / MIL / 2017.Keywords: Cassation, Military Courts, Errors in applying the Law, Narcotics Misuse

ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/PID.SUS/2018) Ardistika Olga Claudiary
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuian pengajuan kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Facti salah menerapkan hukum dalam perkara korupsi dengan Pasal 253 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa alsan kasasi penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut didukung melalui fakta-fakta persidangan serta pertimbangan Makamah Agung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi”.Kata Kunci: Kasasi Penuntut Umum, Judex Facti, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACTThis study aims to determine the suitability of the filing of cassation by Public Prosecutors on the basis of Judex Factie not to properly consider enriching elements of themselves or other organizations or corporations with articles with Article 253 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative research. The approach used is the law approach and case approach. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The results of this study note that the appeal of the public prosecutor is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Law which is a legal regulation that is not applied or applied as it should not. These provisions are supported by the facts of the trial and the consideration of the Supreme Court of Justice which states that the Defendant was proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "Corruption jointly".Keywords: Cassation Public Prosecutor, Judex Facti, Corruption Crime

KENDALA EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN PELATIHAN KERJA DALAM PERKARA PIDANA ANAK (Studi: Kejaksaan Negeri Ngawi) Fadhilla Kurniawan
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala eksekutor dalam menangani perkara pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasar putusan Pengadilan Ngawi perkara nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. NGW. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan hukum empiris menggunakan bahan yang diperoleh dari lapangan. Yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Penelitian hukum yang dilakukan penulis bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala - gejala lainnya. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara kepada beberapa pihak yang berperan dalam kasus ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi pelaksanaan eksekusi perkara anak pidana pelatihan kerja belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh eksekutor dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana pelatihan kerja dalam perkara anak. Kata kunci: Anak, Kendala Pelaksanaan Eksekusi, Pidana Pelatihan Kerja. ABSTRACTThis research aims to know the constraints executors in handling criminal cases of job training are confronted with Legal (ABH) based on the Court ruling and the paths of case number: 8/Pid. Sus-Anak/2018/PN. NGW. Research methods using methods empirical law approach using material obtained from the field. Researched in the beginning is a secondary data to then proceed with an examination of the primary data in the field or community. Legal research conducted a descriptive nature writers, namely the research data delivers as much detail as possible about the man, situation, or other symptoms. Research approach in this research was the qualitative approach, retrieved and collected directly from the field that became the object of research or obtained through interviews to several parties who were involved in this case. Based on the results of this research can be drawn the conclusion that the implementation of the execution of criminal child matters work training has yet to be implemented to its full potential by executor because there are some constraints in the implementation of the execution the verdict of the criminal matter in the job training children.Keywords: Children, Execution Barriers, Criminal Execution Job Training.

Page 1 of 3 | Total Record : 28

1 2 3

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA